Media Pembelajaranku

Materi Pembelajaran Pkn Klas I :

SK : 4. Menganalisis hubungan dasar negara dengan konstitusi.

KD : 4.1. Mendiskripsikan hubungan dasar negara dengan konstitusi

Indikator :

4.1.1. Mendiskripsikan pengertian dasar negara.

4.1.2. Mendiskripsikan pengertian konstitusi negara

4.1.3. Menguraikan tujuan dan nilai konstitusi.

4.1.4. menyimpulkan keterkaitan dasar negara dengan konstitusi di sebuah negara.

Materi Ajar :

!. Pengertian Dasar Negara Dasar negara merupakan kaidah hukum konstitusional yang mengatur negara beserta keseluruhan unsurnya. Dasar negara sebagai fondasi berdirinya  suatu negara, sumber pelaksanaan kehidupan ketatanegaraan atau sumber segala peraturan yang ada dalam suatu negara.

Arti penting dasar negara bagi suatu negara adalah :

1. Sebagai pedoman dalam mengatur penyelenggaraan negara.

2. Sebagai sumber inspirasi, motifasi  dan sumber cita hukum serta cita moral negara.

3. Sebagai sumber bagi penyusunan konstitusi suatu negara.

Pancasila sebagai dasar negara sering disebut sebagai dasar falsafah negara ( philosofiche grondslag) atau ideologi negara (staatside). Dalam pengertian ini Pancasila merupakan suatu dasar nilai serta norma untuk mengatur pemerintahan negara.

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia berfungsi sebagai :

1. Pedoman dalam mengatur penyelenggaraan negara Indonesia yang meliputi berbagai bidang.

2. Dasar falsafah negara yang melandasi penyelenggaraan negara dalam mencapai tujuan negara.

3. Sumber segala sumber hukum negara di Indonesia, artinya segala peraturan perundangan RI harus bersumber pada Pancasila dan   tidak boleh bertentangan dengan Pancasila.

PENGERTIAN KONSTITUSI : Secara etimologi , istilah konstitusi berasal dari kata constituter (perancis), constitution (inggris), constitutie (belanda) yang berarti membentuk suatu negara, menyusun suatu negara, menyusun dan menyatakan negara.

Dalam praktek  ketatanegaraan, konstitusi memiliki dua arti yaitu :

1. Arti sempit : Konstitusi dalam arti sempit  pengertiannya disamakan  dengan UUD, yaitu menunjuk pada pokok dokumen yang berisi aturan mengenai susunan organisasi negara beserta cara organisasinya.

2. Arti luas : Konstitusi dalam arti luas mencakup segala ketentuan yang berhubungan dengan keorgasnisasian negara baik yang terdapat dalam UUD, undang-undang organik (pelaksanaan UUD), peraturan lainnya

FUNGSI DAN NILAI KONSTITUSI :

Fungsi Konstitusi :

1. membatasi kekuasaan pemerintah.

2. membagi kekuasaan dalam beberapa lembaga negara

3. menentukan hubungan diantara lembaga negara

4. menentukan tugas dan wewenang masing-masing lembaga negara

5. menentukan hubungan antara pemerintah dengan warganegaranya

6. menjamin hak-hak warga negara

7. menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintah negara.

Nilai konstitusi :

1. nilai normatif

2. nilai nominal

3. nilai semantik.

HUBUNGAN DASAR NEGARA DENGAN KONSTITUSI

Keterkaitan dasar negara dengan konstitusi dapat diuraikan sbb:

1. nilai-nilai yang terkandung dalam dasar menjiwai konstitusi dan dijabarkan dalam berbagai ketentuan yang ada dalam konstitusi

2. dasar negara merupakan landasan dalam penyusunan konstitusi.

KD : 4.2.  Mendiskripsikan hubungan dasar negara dengan konstitusi

Indikator :

4.2.1. Menguraikan unsur sebuah konstitusi

4.2.2. Menyimpulkan ciri sebuah konstitusi bagi negara tertentu

4.2.3. Menganalisis substansi konstitusi negara.

SUBSTANSI KONSTITUSI NEGARA :

Substansi memiliki makna kata inti / pokok. Adapun yang dimaksud substansi konstitusi negara Indonesia  watak dari UUD 1945 yang menjadi hukum dasar tertulis bagi negara dan bangsa Indonesia. Inti pokok UUD 1945 adalah Pancasila dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya yang menjadi dasar yuridis bagi pelaksanaan kelangsungan Negara RI.

Muatan suatu konstitusi meliputi :

1. jaminan dan perlindungan HAM warga negara/penduduk

2. struktur/susunan ketatanegaraan pemerintah negara

3. tugas/wewenang serta hubungan masing-masing lembaga kenegaraan

4. prosedur perubahan UUD

5. hal-hal lain kenegaraan yang bersifat fondamental

KLASIFIKASI KONSTITUSI DI INDONESIA

Klasifikasi Konstitusi di Indonesia terbagi menjadi dua (2), yaitu :

a. Konstitusi (hokum dasar) tertulis yang berwujud  UUD 1945 yang dijabarkan dalam peraturan perundangan yang lebih rendah. Menurut UU No. 10 tahun 2004 tentang hierarkhi peraturan perundangan RI adalah sbb:

1. UUD 1945

2. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

3. Peraturan Pemerintah

4. Peraturan Presiden

5. Peraturan Daerah.

b. Konstitusi (hukum dasar) tidak tertulis yang berwujud konvensi.

Contoh konvensi di Indonesia, Yaitu :

  1. Pidato kenegaraan menjelang peringatan hari Proklamasi Indonesia
  2. Pidato Presiden di awal bulan Januari dalam rangka penyampaian nota RAPBN di depan siding DPR
  3. Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah mufakat di tingkat kenegaraan.

IMPLEMENTASI DASAR NEGARA KE DALAM KONSTITUSI ATAU UUD 1945

Implementasi Pancasila sebagai dasar Negara ke dalam konstitusi (UUD 1945) dapat diuraikan sbb:

  1. Pancasila sebagai dasar Negara merupakan landasan yuridis konstitusional (landasan dalam penyusunan peraturan perundangan RI)
  2. Pancasila meliputi suasana kebatinan dari UUD 1945 yaitu pokok-pokok pikiran pembukaan UUD 1945 (Pancaran Pancasila) dijabarkan dalam pasal-pasal UUD 1945.
  3. Pancasila sebagai dasar Negara memiliki kekuatan hokum yang mengikat secara hokum terhadap semua peraturan hokum/peraturan perundangan, baik tertulis maupun tidak tertulis.
  4. Pancasila sebagai dasar negara digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan yang tertuang dalam UUD 1945.

UJI KOMPETENSI 4.2.

Jawablah Soal-soal di bawah ini dengan singkat dan benar !

  1. Jelaskan apa saja yang termuat dari suatu konstitusi suatu Negara ?
  2. Tulislah hierarkhi peraturan perundang-undangan RI menurut UU No. 10 tahun 2004 !
  3. Apakah yang dimaksud dengan konvensi ?
  4. Berikan 3 contoh konvensi di Indonesia !
  5. Jelaskan implementasi Pancasila sebagai dasar Negara ke dalam konstitusi RI (UUD 1945)

KD : 4.3. Menganalisis kedudukan Pembukaan UUD 1945 Negara Kesatuan    RI

INDIKATOR:

  1. Mendiskripsikan pokok pikiran yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945
  2. Menganalisis kedudukan Pembukaan UUD 1945
  3. Menguraikan makna tiap alinea yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945.

KEDUDUKAN PEMBUKAAN UUD 1945 NEGARA KESATUAN RI

Menurut penjelasan resmi dari Pembukaan UUD 1945 yang termuat dalam Berita Republik Indonesia tahun II No. 7 tanggal 15 Pebruari 1946, dijelaskan bahwa Pembukaan UUD 1945 mengandung pokok-pokok pikiran sbb:

  1. Pokok pikiran pertama : “Negara begitu bunyinya”-melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
  2. Pokok Pikiran Kedua :

“Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat”

  1. Pokok Pikiran Ketiga :

“Negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan.

  1. Pokok Pikiran Keempat :

“ Negara berdasar atas ke-Tuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

KEDUDUKAN PEMBUKAAN DALAM UUD 1945 SEBAGAI POKOK KAIDAH NEGARA YANG FONDAMENTAL.

Pembukaan UUD 1945 dalam hubungannya dengan tertib hokum Indonesia memberikan factor mutlak bagi tertib hokum Indonesia dan asas bagi hukum dasar Negara, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis (konvensi). Pokok kaidah Negara yang fundamental (staatsfondamentalnorm), menurut ilmu hokum tata Negara memiliki beberapa unsure mutlak antara lain sbb:

  1. Dari segi terjadinya : ditentukan oleh “pembentuk Negara” dan terjelma dalam suatu pernyataan lahir sebagai penjelmaan kehendak pembentuk Negara, untuk menjadikan hal-hal tertentu sebagai dasar Negara yang dibentuknya.
  2. Dari segi isinya : ditinjau dari segi isinya maka pembukaan UUD 1945 memuat dasar-dasar pokok Negara sbb :
    1. Dasar tujuan Negara ( baik umum maupun tujuan khusus)
    2. Ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar Negara
    3. Bentuk Negara
    4. Dasar Falsafah Negara (asas kerokhanian negara)

UJI KOMPETENSI 4.3.

Jawablah soal-soal di bawah ini dengan singkat dan benar !

  1. Buktikan bahwa Pembukaan UUD 1945 memenuhi syarat sebagai pokok kaidah Negara yang fundamental !
  2. Jelaskan pokok pikiran kedua yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945!
  3. Mengapa Pembukaan UUD 1945 tidak dapat diubah oleh siapapun?
  4. Bagaimana hubungan Pembukaan UUD 1945 dengan pasal-pasal UUD 1945 ?
  5. Jelaskan tujuan Negara RI menurut Pembukaan UUD 1945 alinea ke empat!

KD : 4.4. Menunjukkan sikap positif terhadap konstitusi Negara.

INDIKATOR :

  1. Menunjukkan periodisasi konstitusi Negara.
  2. Mendiskripsikan kesepakatan dasar dalam melakukan perubahan
  3. Menguraikan fungsi perubahan sebuah konstitusi
  4. Menyimpulkan perilaku positif terhadap konstitusi Negara.

PERIODISASI BERLAKUNYA KONSTITUSI NEGARA RI

  1. Periode I : tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949 menggunakan konstitusi UUD 1945.
  2. Periode II : tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950 menggunakan konstitusi  RIS.
  3. Periode III : tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959 menggunakan konstitusi UUDS 1950.
  4. Periode IV : tanggal 5 Juli 1959 sampai dengan sekarang, menggunakan kembali konstitusi UUD 1945. Pada period eke IV ini berlakunya UUD 1945 terbagi dalam dua periode, yaitu
    1. Periode UUD 1945 sebelum diamandemen ( 5 Juli 1959 sampai dengan 19 Oktober 1999)
    2. Periode UUD 1945 setelah amandemen  ( 19 Oktober 1999 sampai dengan sekarang).

FUNGSI DAN TAHAPAN AMANDEMEN UUD 1945.

Fungsi/tujuan amandemen UUD 1945 antara lain sbb:

  1. Untuk menyempurnakan aturan dasar mengenai tatanan Negara dan memperkokoh Negara Kesatuan RI yang berdasarkan Pancasila.
  2. Untuk menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan pelaksanaan kedaulatan rakyat serta memperluas partisipasi rakyat agar sesuai dengan perkembangan demokrasi.
  3. Untuk menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan perlindungan HAM agar sesuai dengan perkembangan HAM dan peradapan manusia.
  4. Untuk menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan Negara secara demokratis dan modern.
  5. Untuk menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan konstitusional dan kewajiban Negara mewujudkan kesejahteraan social, mencerdaskan kehidupan bangsa, menegakkan etika, moral dan solidaritas dalam kehidupan bermasyarakat. Berbangsa dan bernegara.
  6. Untuk melengkapi aturan dasar yang sangat penting dalam penyelenggaraan Negara
  7. Untuk menyempurnakan atutan dasar mengenai kehidupan bernegara dan berbangsa, dan mengakomodasikan kecenderungan bangsa dan Negara Indonesia untuk kurun waktu yang akan dating.

KESEPAKATAN DASAR DALAM MELAKUKAN AMANDEMEN UUD 1945.

Di tengah proses pembahasan perubahan UUD Negara RI tahun 1945, Panitia Ad Hoc I menyusun kesepakatan dasar mengenai perubahan UUD 1945. Kesepakatan dasar itu sbb:

  1. Tidak mengubah Pembukaan UUD 1945.
  2. Tetap mempertahankan Negara Kesatuan RI
  3. Mempertegas system pemerintahan presidensial
  4. Penjelasan UUD 1945 yang memuat hal-hal yang normative akan dimasukkan kedalam pasal-pasal
  5. Melakukan perubahan dengan cara addendum, yaitu naskah asli UUD Negara RI tahun 1945 tetap dibiarkan utuh, sementara naskah penjabaran diletakkan setelah naskah asli.

CONTOH PERILAKU POSITIF TERHADAP KONSTITUSI NEGARA:

Perilaku positif terhadap konsititusi Negara adalah perilaku yang sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam konstitusi yaitu perilaku yang menghormati dan melaksanakan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam konstitusi, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Contohnya adalah sbb:

  1. Melaksanakan pemilu sesuai dengan aturan yang ada
  2. Melakukan unjuk rasa sesuai dengan UU No. 9 tahun 1998
  3. Membayar pajak tepat waktu
  4. Mengadakan musyawarah untuk pemilihan pejabat
  5. Ikut melakukan pembelaan Negara sesuai dengan kemampuan, hak dan kewajiban.

UJI KOMPETENSI 4.4.

Jawablah soal-soal di bawah ini dengan singkat dan benar !

  1. Tuliskan periodisasi berlakunya konstitusi di Indonesia!
  2. Sebutkan fungsi/tujuan amandemen UUD 1945!
  3. Apa yang menjadi dasar yuridis dilakukannya amandemen UUD 1945 ?
  4. Sebutkan kesepakatan dasar dalam melakukan amandemen UUD 1945!
  5. Berikan 3 contoh perilaku positif terhadap konstitusi Negara RI!

BAB V

PERSAMAAN KEDUDUKAN WARGA NEGARA DALAM BERBAGAI ASPEK KEHIDUPAN.

STANDART KOMP[ETENSI :

5. Menghargai persamaan kedudukan warga Negara dalam berbagai aspek kehidupan.

KD : 5.2. Mendiskripsikan kedudukan warga Negara dan pewarganegaraan di Indonesia.

INDIKATOR :

  1. Mendiskripsikan kedudukan warga Negara yang diatur dalam UUD 1945
  2. Menguraikan persyaratan untuk menjadi warga Negara Indonesia dan hal yang menyebabkan hilangnya status kewarganegaraan.
  3. Menjelaskan asas kewarganegaraan yang berlaku secara umum.

PENGERTIAN WARGA NEGARA DAN PEWARGANEGARAAN

Istilah warga Negara merupakan terjemahan dari kata “citizens” yang mempunyai arti :

  1. Warga Negara
  2. Penduduk dari sebuah kota
  3. Sesama warga Negara, sesame penduduk, orang setanah air
  4. Bawahan

Pengertian warga Negara, sebagai terjemahan dari ziticens adalah anggota dari suatu komunitas yang membentuk Negara itu sendiri. Warga Negara berasal dari dua kata yaitu warga dan Negara. Warga diartikan sebagai anggota atau peserta dari suatu kelompok atau organisasi perkumpulan.  Misalnya: ada sebutan warga sekolah, berarti warga suatu sekolah. Sehingga warga Negara adalah warga suatu Negara.

Sedangkan istilah pewarganegaraan secara luas dapat diartikan sebagai cara atau upaya seseorang untuk memperoleh status sebagai warga Negara dari suatu Negara. Dan secara sempit istilah pewarganegaraan adalah cara memperoleh kewarganegaraan, yang selanjutnya disebut dengan naturalisasi.

Sedangkan penentuan kewarganegaraan dapat dibedakan dalam dua asas, yaitu asas ius sanguinins dan asas ius soli.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Asas ius sanguinis (asas keturunan atau pertalian darah)

Adalah suatu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan pertalian darah atau keturunan dari kewarganegaraan orang tuanya. Dalam asas ini kewarganegaraan seorang anak sangat tergantung pada kewarganegaraan orang tuanya tanpa memperhatikan di mana anak itu dilahirkan. Jadi yang menentukan kewarganegaraan seseorang adalah kewarganegaraan orang tuanya, dengan mengabaikan di mana ia sendiri dan orang tuanya berada dan dilahirkan.

Contohnya : Seorang anak yang dilahirkan di Negara A, tetapi orang tuanya warga Negara E, maka anak tersebut memperoleh kewarganegaraan E.

Asas Ius Soli (tempat dilahirkan)

Adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan daerah atau Negara tempat dimana ia dilahirkan. Asas ini tidak memperhatikan kewarganegaraan orang tuanya.

Contoh : seseorang yang dilahirkan di Negara A akan menjadi warga Negara A, walaupun orang tuanya bukan warga Negara A.

SYARAT DAN CARA MENJADI WARGA NEGARA INDONESIA

Syarat-syarat dalam memperoleh Kewarganegaraan Indonesia.

Permohonan pewarganegaraan dapat diajukan oleh pemohon jika memenuhi persyaratan sbb:

  1. Telah berusia 18 tahun atau sudah menikah
  2. Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah Negara RI paling sedikit 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut.
  3. Sehat jasmani dan rokhani
  4. Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar Negara Pancasila dan UUD 1945
  5. Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 tahun atau lebih
  6. Jika dengan memperoleh kewarganegaraan RI, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda
  7. Mempunyai pekerjaaan /berpenghasilan tetap.
  8. Membayar uang perwaganegaraan ke kas Negara

HAL YANG MENYEBABKAN KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN RI DAN CARA MEMPEROLEHNYA KEMBALI.

Pasal 23 UU RI No 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan mengatur sebab-sebab kehilangan kewarganegaraan Indonesia, yaitu sbb:

  1. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri
  2. Tidak menolak atai tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu.
  3. Dinyatakan hilang kewarganegaraannya olej Presiden atas permohonannya sendiri apabila ybs sudah berusia 18 tahun/sidah menikah, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang kewarganegaraan RI tidak menjadi tanpa kewarganegaraan
  4. Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden
  5. Secara sukarela masuk dalam dinas Negara asing. Yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan hanya dapat dijabat oleh WNA
  6. Secara sukarela mengangkat sumpat atau menyatakan janji setia kepada Negara asing atau bagian dari Negara asing tsb.
  7. Tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu Negara asing.
  8. Mempunyai paspor/surat yang bersifat paspor dari Negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari Negara lain atas namanya.
  9. Bertempat tinggal di luar wilayah Negara RI selama 5 tahun terus menerus bukan dalam rangka dinas Negara tanpa alas an yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi WNI sebelum jangka waktu 5 tahun itu berakhir, dan setiap 5 tahun berikutnya ybs tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi WNI kepada Perwakilan RI yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal ybs, padahal perwakilan RI tsb telah memberitahu secara tertulis kepada ybs, sepanjang ybs tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.

Sedangkan pasal 26 UU RI No. 12 tahun 2006 juga menyebutkan, kehilangan kewarganegaraan bagi suami atau istri WNI dengan ketentuan sbb:

  1. Perempuan WNI yang menikah dengan laki-laki WNA kehilangan kewarganegaraan, jika menurut hukum Negara asal suaminya kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami sebagau akibat perkawinan tersebut.
  2. Laki-laki WNI yang kawin dengan perempuan WNA kehilangan kewarganegaraan RI, jika menurut hokum asal istrinya, kewarganegaraan suami mengikuti kewarganegaraan istri sebagai akibat perkawinan tsb.

ASAS KEWARGANEGARAAN DI INDONESIA

Sesuai dengan penjelasan UU No. 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan RI (sebagai pengganti UU No. 26 tahun 1958) asas yang dianut Indonesia adalah

  1. Asas Ius Sanguinis (law of the Blood) : yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran
  2. Asas Ius Soli (law of the soil)  secara terbatas yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan Negara tempat kelahiran, yang berlaku terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No.12 tahun 2006.
  3. Asas kewarganegaraan tunggal yaitu asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang
  4. Asas kewarganegaraan ganda terbatas yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 12 tahun 2006.

Berdasarkan UU No. 12 tahun 2006, pada dasarnya Negara Indonesia tidak mengenal kewarganegaraan rangkap (bipatride) dan tanpa kewarganegaraan (apatride). Kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak adalah suatu pengecualian.

UJI KOMPETENSI 5.1.

Jawablah soal-soal di bawah ini dengan singkat dan benar !

  1. Jelaskan pengertian rakyat, penduduk, dan warganegara!
  2. Jelaskan asas kewarganegaraan yang dianut oleh Indonesia!
  3. Apakah yang dinamakan naturalisasi ? Beri contohnya!
  4. Sebutkan syarat-syarat memperoleh kewarganegaraan melalui naturalisasi biasa!
  5. Sebutkan hal-hal yang menyebabkan seseorang kehilangan kewarganegaraan RI, minimal lima hal.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: